Dewan Pendidikan Kalbar dan Pengelola PKBM Gelar Diagnostic Discussion untuk Perkuat Pendidikan Kesetaraan

Pontianak — Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan strategis bersama para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kalimantan Barat dalam forum Diagnostic Discussion – Penentuan Skala Prioritas Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pendidikan Kesetaraan sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Hotel Orchardz Pontianak, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan nonformal dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka yang bertujuan untuk memetakan persoalan aktual pendidikan kesetaraan, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural, serta merumuskan skala prioritas kebijakan dan program yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan IPM Kalimantan Barat, khususnya pada dimensi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Prof. Dr. Martono, M.Pd., dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan bukan sekadar alternatif, melainkan solusi nyata bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal. Menurutnya, keberadaan PKBM harus terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

“Pendidikan kesetaraan adalah jembatan harapan bagi banyak warga Kalimantan Barat. Karena itu, kolaborasi dan sinergisitas harus terus kita tingkatkan. Dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kalbar yang lebih baik, dan masa depan itu ada di tangan anak-anak muda Kalbar yang hebat,” ujar Prof. Martono.

Diagnostic discussion ini dirancang tidak hanya sebagai forum seremonial, tetapi sebagai wadah analisis mendalam berbasis pengalaman lapangan para pengelola PKBM. Para peserta secara aktif menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi, mulai dari rendahnya partisipasi warga belajar, keterbatasan sarana dan prasarana, tantangan pendanaan, hingga persoalan stigma sosial terhadap pendidikan nonformal.

Dalam sesi diskusi kelompok, para pengelola PKBM memetakan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan, seperti tuntutan ekonomi keluarga, mobilitas kerja masyarakat usia produktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang pendidikan kesetaraan. Selain itu, persoalan administratif dan regulasi juga menjadi sorotan, terutama terkait dukungan lintas sektor dan keberlanjutan program.

Dewan Pendidikan Kalimantan Barat memfasilitasi diskusi dengan pendekatan diagnostik, yakni menggali akar masalah secara komprehensif sebelum menentukan solusi dan skala prioritas. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar kontekstual, berbasis kebutuhan nyata, dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam pemaparannya, Prof. Martono menekankan bahwa peningkatan IPM tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas dan akses pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Ia menyampaikan bahwa pendidikan nonformal memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu menjangkau kelompok masyarakat marginal, putus sekolah, serta warga belajar usia dewasa yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.

“IPM Kalbar akan meningkat apabila kita serius memperkuat akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. PKBM adalah mitra strategis negara. Karena itu, kita harus memastikan pengelola PKBM tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh kebijakan, pendampingan, dan jejaring yang kuat,” tegasnya.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengelolaan dan inovasi PKBM. Dewan Pendidikan mendorong keterlibatan anak muda Kalbar yang kreatif, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki semangat pengabdian untuk terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan kesetaraan. Menurut Prof. Martono, regenerasi pengelola PKBM menjadi kunci keberlanjutan dan transformasi pendidikan nonformal di era digital.

Diskusi semakin dinamis ketika para peserta berbagi praktik baik (best practices). Beberapa PKBM memaparkan inovasi program berbasis keterampilan hidup (life skills), kewirausahaan, literasi digital, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri lokal. Inovasi-inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan karena memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Selain itu, pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sosialisasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola dan tutor PKBM, optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangan Dewan Pendidikan dalam memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah.

Dewan Pendidikan Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi antara pengelola PKBM dan pemerintah. Melalui forum-forum dialog seperti ini, diharapkan tercipta kesamaan visi dan langkah strategis dalam memajukan pendidikan kesetaraan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Menutup kegiatan, Prof. Dr. Martono, M.Pd. kembali menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan sinergisitas antar seluruh pemangku kepentingan. Ia mengajak seluruh pengelola PKBM untuk tidak lelah berinovasi dan berjuang demi masa depan generasi Kalimantan Barat.

“Mari kita terus bergandengan tangan, membangun kolaborasi yang kuat dan sinergis. Pendidikan kesetaraan adalah investasi jangka panjang. Dengan kerja bersama, kita yakin Kalimantan Barat akan melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter,” pungkasnya.

Pertemuan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan para pengelola PKBM ini diharapkan menjadi titik awal penguatan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan. Dengan perencanaan berbasis diagnosis yang tepat dan dukungan semua pihak, pendidikan kesetaraan diyakini mampu berkontribusi signifikan dalam meningkatkan IPM Kalimantan Barat dan mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: Robiansyah, M.Pd.Gr. (Tim Pengembang Kurikulum PKBM Khadijah)